Opini

Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan NU di Daerah

Admin MSN | Minggu, 23 Juli 2017 - 17:26:12 WIB | dibaca: 241 pembaca

Oleh : Muhammad Faishol

Belum hilang dari ingatan kita terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/4627/SJ tanggal 18 Agustus 2015 lalu tentang penajaman ketentuan penerima dana hibah harus mempunyai badan hukum. Tak pelak, hal ini memantik persoalan di beberapa daerah, pasalnya, ada beberapa pemda tidak mengeluarkan dana hibah ke badan otonom NU yang dianggap tidak memiliki badan hukum. Hal itu menyebabkan Ketua Umum PBNU mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menanyakan tentang Dana Hibah kepada struktur dan perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama di daerah pada 19 Februari 2016 lalu.

Dalam surat jawabannya, Kemendagri melalui Dirjen Pilitik dan Pemerintahan Umum mengeluarkan surat kawat ke kepala daerah seluruh Indonesia dengan nomor 450.7/1003/POLPUM perihal Penjelasan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Badan Hukum.

Dalam surat tersebut Kemendagri menjelaskan kepada kepala daerah seluruh Indonesia bahwa Nahdlatul Ulama (NU) berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa NU adalah Ormas yang telah berbadan hukum.

Artinya badan otonom dan lembaga dibawah naungan Nahdlatul Ulama secara otomatis bisa mendapatkan hibah kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana Organisasi Nahdlatul Ulama telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Gouverment Besluit sejak tanggal 6 Februari 1930 sebagaimana tercatat dalam Besluit Rechtspersoon No.IX tahun 1930.

Hal ini tentu berita yang menggembirakan bagi Nahdlatul Ulama khususnya bagi pengurus di cabang yang menaungi kabupaten/kota. Misalnya, Pemda Banyuwangi memberikan dana hibah ke PCNU Banyuwangi pada tahun 2016 ini senilai 12,4 Milyar (mohon koreksi jika ada kesalahan), tentu itu adalah jumlah yang fantastis, bahkan untuk ukuran PCNU yang ada di wilayah Jawa Timur, mungkin saja kucuran dana yang mengalir ke PCNU Banyuwangi termasuk salah satu nominal paling besar. Dengan hibah tersebut jelas sangat membantu untuk menjalankan program kerja organisasi. Namun, apakah hal ini sudah menjadi jalan keluar untuk keberlangsungan roda organisasi di daerah? Tentu tidak, harus ada semacam 'ekonomi kerakyatan' yang benar-benar rill terlaksana di lapangan. Kita tahu bahwa di MWC-MWC, hingga pengurus ranting mungkin sudah memiliki badan usaha. Ada yang jualan kerupuk, ada yang punya toko baju, hingga memiliki perkebunan. Ada yang berjalan baik, ada juga yg 'mati' di tengah jalan. Ini yang harus menjadi penekanan penting bagi warga NU sendiri. Mendirikan, mengembangkan, dan meng-istiqomahkan usaha-usaha dalam peningkatan 'ekonomi kerakyatan' di daerah. Contoh lain misalnya, ada program 'Satu Ranting, 2 Sapi Jantan Betina', apakah mungkin? Sangat mungkin saya kira dengan SDM yang dimiliki NU saat ini. Jikalau ada keseriusan dan dijalankan dengan baik tentu hasilnya juga baik. Setidaknya program ini sudah dipraktekan langsung PCNU Blitar dengan satu ranting satu kambing. Implikasinya, jika usaha-usaha tersebut sukses tentu sangat membantu keberlangsungan roda organisasi. Sehingga 'pengaharapan' warga NU terkait hibah dari pemda sedikit berkurang lah. Kalau tidak mau munafik, ya minimal, andaikata jika pengurus NU di daerah sedang tidak 'bermesraan' dengan umaro' masalah pendanaan setidaknya bukan alasan utama untuk menjalankan roda organisasi dengan baik. Wallahu a'lam.










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)