Artikel

Bernegara Menjadi Fitrah Manusia

Admin MSN | Selasa, 16 Juli 2019 - 03:30:25 WIB | dibaca: 161 pembaca


Islam mengajarkan satu konsep tentang arti pentingnya hidup bersama sesama makhluk ciptaan Tuhan secara damai dalam satu wilayah. Islam juga mengajarkan tata cara menjalin hubungan antar sesama makhluk supaya terjalin keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Kita bisa mengambil gambaran jika antar manusia dan makhluk lain tidak mampu menjaga hubungan baik demi terciptanya satu kondisi yang aman, maka sekalipun hukum Tuhan diberlakukan secara penuh niscaya tidak akan tercipta. Oleh karena itu mengambil peran dan tanggung jawab moral sebagai khalifatu fil ardhl, manusia akan bisa menjaga harmonisasi hubungan dengan Tuhannya.
     Kita wajib bersyukur ditakdirkan hidup di suatu wilayah teritorial  yang memiliki tata hukum dan norma yang sangat melindungi setiap hak-hak manusia dalam menjalankan ritual peribadatan agama. Sebab para pendahulu kita telah menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan tentang jalan fitrah manusia. Jalan fitrah tersebut ialah hidup bernegara. Mendirikan negara sebagai sarana melaksanakan perintah Allah dan mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi :
 ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. 
“Segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukanya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan.”
Hal ini dapat dianalogikan dengan dua kutub yang saling bersinggungan, hubungan antara tujuan dengan sarana, tujuanya adalah menjalankan perintah Allah, sarananya berupa mendirikan suatu Negara. Memiliki Negara yang berdaulat sehingga rakyat yang berada di dalamnya dapat terjamin keamananya itu menjadi perkara yang wajib dilaksanakan. Itu sebabnya para ulama berijtihad mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang berdaulat dan diakui secara de facto dan de jure. 
Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya’ Ulumuddin mengatakan
الدين والسلطان توأمان, فالدين أصل والسلطان حارس, فما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. 
“Agama dan kekuasaan Negara adalah satu kesamaan (diibaratkan saudara kembar), Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan Negara adalah pengawalnya atau penjaganya, sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan.”
Sedangkan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah  mengatakan 
إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين, إذ لا قيام الدين الا بها
“Sesungguhnya tugas mengatur dan mengelola urusan orang banyak (dalam sebuah pemerintahan dan Negara) adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. 
Hal ini disebabkan oleh tidak memungkinkannya agama dapat tegak dengan kokoh tanpa adanya dukungan Negara.” Keduanya, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah sama-sama bersepakat secara garis besar berkesimpulan bahwa Islam mengakui eksistensi negara dan  urusan hukum itu adalah otoritas negara.  
Dalam perjalananya, pada permulaan awal Islam sampai sekarang umat Islam selalu memiliki negara. Berdasarkan tipologi perkembangan sejarahnya, dapat diklasifikasikan model negara bercirikan Islam sekurang-kurangnya ada tiga, yakni pertama negara dakwah yang didirikan pada masa Rasulullah SAW di Madinah, kedua negara khilafah yang dikembangkan oleh para pengganti Nabi yakni Khulafaur Rasyidin dan terakhir model negara mamlakah atau kerajaan yang direkonstruksi kembali oleh Mu’awiyyah bin Abi Sufyan. 
       Kemudian menyoal tentang bentuk negara atau sistem pemerintahan, adakah satu keharusan dalam mendirikan negara menggunakan sistem tertentu? terdapat polemik dan silang pendapat antara yang pro dan kontra terhadap keharusan mendirikan negara dengan sistem pemerintahan tertentu, seperti halnya kelompok Islam konservatif menekankan negara yang didominasi oleh penganut agama Islam harus menjalankan sistem pemerintahan seperti yang pernah terjadi pada masa kejayaan Islam setelah masa kenabian yakni sistem khilafah. Sedangkan kelompok Islam Moderat berpendapat bahwa tidak ada ketentuan menjalankan sistem pemerintahan, dalam sumber primer Islam pun yakni al-Qur’an dan Hadits serta sumber sekunder berupa kitab-kitab mu’tabar juga tidak ada keterangan secara jelas mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan seperti apa yang harus dijalankan. Dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi
 العبرة في الإسلام بالجوهر لا بالمظهر. 
“Patokan dasar dalam (memperjuangkan berlakunya hukum) Islam adalah substansinya, bukan formal-simboliknya. Artinya dengan memperjuangkan berlakukanya nilai-nilai Islam secara substantif, maka tidak perlu ngotot memperjuangkan berlakunya simbol-simbol atau hanya berupa formalitas tertentu dari ajaran Islam. 
Dalam konteks ke-Indonesiaan, cara pandang yang demikian menjadi sangat realistis, karena Indonesia bukan negara agama (tidak berdasar pada agama tertentu) seperti yang sering dikemukakan oleh Prof. Said Aqil Siradj bahwa “Indonesia bukan dar al-Islam melainkan dar al-salam (Indonesia bukan negara Islam melainkan negara damai). Selain itu juga pernah disampaikan oleh Tahir Azhary, Indonesia merupakan Religious Nation State atau Negara kebangsaan yang berketuhanan.(Enfan Chunaifi Abdillah)) 

Wallahu A’lam










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)