Berita

IPNU masuk Politik? Yes or No

Admin MSN | Sabtu, 24 November 2018 - 21:27:20 WIB | dibaca: 117 pembaca

Oleh : Muhammad Dwi Rifai
    Ditengah hangatnya kabar bahwa konferensi IPNU IPPNU, akan dipisah atau digabung di satu tempat yang sama, semua pimpinan baik wilayah ataupun Cabang sibuk untuk membahas apa yang akan dibawa saat Kongres Desember nanti, tetapi banyak kader IPNU yang lupa satu hal yang juga urgent, mengenai banyaknya elite IPNU yang akan berlaga di pilihan legislatif 2019.
    Padahal sesuai putusan kongres 2015 di Boyolali, bahwa kader IPNU harus melepaskan jabatannya saat berkiprah di politik. Menurut mantan PW IPNU DIY, Edy Irawan Rojak, pengurus IPNU yang paham aturan organisasi memang sudah seharusnya legowo mengundurkan diri,”ini akan menjaga netralitas organisasi dan memberikan ketenangan bagi pengurus lain,” kata Eddy, kamis 27 September 2018. Kalau saja hal ini tidak dilakukan maka sama halnya tetap berkarya namun berdusta dengan peraturan Organisasi,” ujarnya.
    Telah diketahui ada beberapa elit dari PP IPNU yang telah terdaftar dalam daftar caleg tetap (DCT) yang dikeluarkan KPU, untuk berlaga digelanggang panas pemilu 2019 nantinya. Diantaranya Ketum PP IPNU Asep Irfan Mujahid, Sekretaris umum Hadison Umar, dan Bendahara Umum  Muhammad Iksan Saruna. Jika hal seperti ini dibiarkan maka apa gunanya PD/PRT diketok palu saat kongres, hal ini juga akan menimbulkan pergunjingan kader dikalangan grass root. Salah satu ketua PP IPNU, Amizar Isma meminta para pengurus IPNU untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat maju sebagai calon legislatif pada Pileg 2019 seperti yang telah dilakukan kiai Ma’ruf Amin. “kita harus meneladani Kiai Ma’ruf Amin” yang mundur dari jabatan Rais Aam PBNU ketika resmi ditetapkan sebagai cawapres mendampingi Pak Joko widodo” ujar Amizar, Rabu (26/9)
    Sesuai peraturan rumah tangga IPNU pasal 25 ayat 1 dan 2 telah jelas disebutkan bahwa pengurus yang mengikuti kegiatan politik atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, maka diwajibkan mundur. Maka apa yang menjadi keputusan bersama harus ditaati oleh semua baik dari tingkat Ranting hingga elit di pusat, agar tidak seperti hukum yang tajam kebawah dan tumpul ke atas.










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)