Artikel

Konfercab PCNU Banyuwangi, Tradisi Kiai, dan ‘Kue’ Jabatan

Admin MSN | Jumat, 30 Maret 2018 - 12:59:21 WIB | dibaca: 84 pembaca

 

 Oleh : Muhammad Faishol*

 

Menjadi pimpinan tertinggi sebuah lembaga atau organisasi mungkin menjadi impian dari sebagian besar umat manusia di dunia ini. Apalagi organisasi sekelas Nahdlatul Ulama, lah wong orang yang bukan nahdliyin saja selalu ingin mencicipi ‘kue’ di NU kok. Apalagi orang asli NU sendiri, lebih-lebih yang merasa paling ‘berhak’ menguasai NU, pasti rebutan. Betulkan seperti itu? Wallahu a’lam.

 

Seperti yang kita ketahui, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dibawah kepemimpinan Rois Syuriah KH Hisyam Syafaat dan Ketua Tanfidziah KH Masykur Ali masa khidmatnya bakal berakhir tahun 2018 ini. Tak pelak, hal ini mengakibatkan akan ada duet kepemimpinan baru -dengan catatan jika Kiai Masykur dan Kiai Hisyam tidak bersedia untuk dicalonkan kembali-, tentu semunya melalui mekanisme organisasi, yakni Konferensi Pengurus Cabang (Konfercab) PCNU Banyuwangi.

 

Pada bulan Januari lalu, PCNU Banyuwangi sudah menggelar rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus cabang, lembaga, dan badan otonom di tingkat cabang serta MWC NU se-Banyuwangi. Ada dinamika menarik saat itu, dalam penentuan waktu pelaksanaan sempat terjadi dua pendapat. Pendapat pertama menginginkan konfercab digelar bulan Juli, tentu alasannya adalah untuk menjaga tensi. Pasalnya, 27 Juni 2018 mendatang akan ada perhelatan politik Pemilihan Gubenur Jawa Timur. Pendapat kedua menginginkan konfercab digelar tepat waktu yakni di bulan April sebagaimana surat keputusan kepengurusan PCNU banyuwangi yang dikeluarkan oleh PBNU. Alasannya adalah untuk memberikan pendidikan organisasi kepada semua pengurus untuk bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Akhirnya, rapat pleno pun memutuskan konfercab bakal dilaksanakan pada bulan April. Ketaatan pada aturan organisasi dan memandang ketegangan pilkada tidak akan memberikan banyak pengaruh pada konfercab. Saat ini, konfercab tinggal hitungan minggu saja. Ternyata sudah banyak nama yang ‘berseliweran’ untuk menjadi calon pimpinan NU Banyuwangi ini. Bahkan, ada calon yang sudah membuat pamflet visi misi, dan ditulis di media massa sudah mendeklarasikan diri sebagai salah satu kandidat pimpinan. Seperti inikah tradisi NU, kiai, dan santri?

 

Ada cerita menarik dari kiai-kiai sepuh NU dahulu yang mungkin bisa menjadi teladan kita saat ini. Pada Muktamar NU ke-24 NU di Bandung Jawa Barat, Kiai Bisri Syansuri berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Rois Aam PBNU mengugguli KH Wahab Chasbullah. Alih-alih bahagia dan bangga mendapatkan jabatan tersebut, justru Kiai Bisri bersikeras menolak amanah yang diberikan. Alasannya cukup simpel, dengan rasa iklhas dan ketawahu’annya, Kiai Bisri merasa belum pantas memimpin PBNU karena pada saat itu masih ada kiai yang dia anggap lebih sepuh, yakni Kiai Wahab Chasbullah. Barulah ketika Kiai Wahab wafat pada tahun 1971, Kiai Bisri mau menggantikannya.

 

Tidak hanya itu, jauh sebelumnya, Kiai Wahab Chasbullah juga sempat menolak menjadi Rois Akbar ketika Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy’ari wafat pada tahun 1947. Pihaknya baru mau menjadi Rois dengan mengajukan satu persyaratan, yaitu dengan catatan jabatannya tidak lagi Rois Akbar tetapi dirubah menjadi Rois Aam. Tentu orang pesantren paham mengapa harus begitu.

 

Lalu ada pertanyaan, bukankah itu zaman dulu? Kalau sekarang tentu berbeda donk. Ehm, jika memang ada yang berpendapat seperti itu, bukankah belum hilang di ingatan kita prosesi Muktamar di Jombang tahun 2015 kemarin. Teladan luar biasa saat itu dipertontonkan salah seorang kiai sepuh NU, KH Musthofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus. Waktu itu, sembilan kiai khos yang masuk dalam Ahlu Halli wal Aqdi yang merupakan representasi kiai-kiai berpengaruh nan kharismatik dalam organisasi Nahdlatul Ulama sudah dengan bulat menunjuk Gus Mus sebagai Rois Aam. Tapi apa yang terjadi?

 

Gus Mus justru dengan sikap ksatrianya menulis surat yang isinya menolak menempati posisi Rois Aam. Sudah menjadi rahasia umum, Muktamar saat itu sedikit diwarnai kisruh yang bersumber dari adanya dua kelompok yang masing-masing menginginkan jagonyalah yang menjadi Rois Aam. Oleh karena itu, demi kemaslahatan jam’iyah, dan mengayomi kedua belah pihak, Gus Mus memilih untuk tidak mau ditunjuk sebagai Rois Aam.

 

Kemudian, apakah peristiwa-peristiwa tersebut hanya dijadikan angin lalu? Atau bisa dijadikan teladan oleh nahdliyyin lainnya? Entahlah, saat ini kita sedang menunggu jawabannya dalam ranah praktek, bukan hanya ceramah di mimbar, podium, atau saat mengisi pengajian.

 

*Muhammad Faishol; Dosen Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

*JatimTIMES/BanyuwangiTIMES 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)