NU, Tambang, dan Raja Ampat

Di tengah gelombang pro-kontra berita viralnya pulau Raja Ampat yang ditambang, suara Nahdlatul ulama (NU) muncul sebagai seruan moral dan etis. Para aktivis lingkungan dan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mulai menyatakan sikap: bahwa kemaslahatan umat tidak bisa dilepaskan dari keberlanjutan lingkungan.

Keterlibatan NU bukan hanya soal sikap teologis, tapi juga hasil dari unsur kebijakan bersama masyarakat adat, tokoh lintas agama dan aktivis lingkungan yang menolak eksploitasi tambang di  tanah leluhur mereka. Bagi mereka, keberlanjutan bukan sekadar jargon, melainkan bagian dari iman demi menjaga kelestarian alam.

Alasan Kenapa Tambang di Raja Ampat Harus Dihentikan

Raja Ampat terkenal dengan memiliki hampir 75% terumbu karang dunia. Diakui sebagai perairan dengan flora dan fauna terlengkap di dunia, menjadi pusat keanekaragaman hayati baik di darat maupun di lautan. Bahkan, telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang diakui UNESCO. Jika kegiatan tambang nikel di Raja Ampat tak dihentikan, inilah dampaknya:

1. Ekosistem laut terancam: Sendimentasi lumpur dari tambang menutupi terumbu karang, menghalangi sinar matahari dan memengaruhi fotosintesis, yang merupakan pondasi bagi kegi kehidupan laut, termasuk terumbu karang dan ikan lokal.
2. Pencemaran air dan logam berat: Air tambang mengandung logam berat seperti nikel dan merkuri, yang dapat mencemari perairan, menurunkan kualitas air dan membahayakan kesehatan manusia serta biota laut.
3. Berpotensi kehilangan:

• Spesies endemik  seperti biawak waigeo, udang mantis merak, hiu karpet berbintik dan lainnya.
• Ikan pari manta (manta rays) yang seharusnya dilindungi dari kepunahan.
• Berbagai spesies dari terumbu karang. Raja Ampat merupakan rumah bagi 75% spesies karang di dunia.
• 500 spesies ikan, 47 spesies mamalia, dan 274 spesies burung.
• Ratusan pulau kecil yang menjadi daya tarik utama Raja Ampat.
• Kegiatan ekowisata berbasis ekonomi masyarakat lokal yang berpotensi besar menyumbang peningkatan pendapatan daerah.
• Sumber kehidupan bagi masyarakat kampung/setempat di Raja Ampat (dilansir dari greenpeace.org).

NU Bantah Terima Aliran Dana dari Perusahaan Tambang Raja Ampat

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) buka suara soal tudingan menerima aliran dana dari perusahaan tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat. Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang sangat keji.

“Itu tudingan yang sangat keji,” kata Gudfan yang akrab disapa Gus Gudfan, dalam keterangan persnya Jumat (13/6/2025). Gus Gudfan menegaskan, keterlibatan KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur sebagai komisaris di PT Gag Nikel adalah murni atas nama pribadi, bukan mewakili PBNU. Ia memastikan organisasi tidak pernah menempatkan pengurusnya di perusahaan mana pun, baik milik negara maupun swasta.

Baca juga: Santri, Boyong, dan Pilihan Hidup yang Tak Pernah Hitam Putih 

Tanggapan Gus Yahya atas Berita terkait NU dan Raja Ampat

“Saya tidak mewakili PBNU, tapi sebagai pribadi,” kata KH. Ahmad Fahrur Rozi. (dilansir Kompas.com). Gus yahya sebagai Ketum PBNU pun menguatkan lagi bahwa, “Saya ini Ketua Umum PBNU, saya juga kiai pesantren dan sebagainya. Pak Ulil Abshar juga pengurus PBNU, dia juga punya warung di rumah. Jadi pengurus PBNU ini bisa macam-macam, jadi jangan heran ada pengurus PBNU ada yang jadi businessman, dan urusan bisnis dia itu bukan urusan PBNU,” katanya di sela-sela jumpa pers di Lobi Gedung PBNU dilansir dari NU Online.

Maka sangat salah kaprah bila dalam kontroversi ini menyalahkan PBNU. Padahal mayoritas cendekia NU juga menentang kawasan Raja Ampat dijadikan tambang. Seperti pernyataan keras Savic Ali, “Sudah puluhan tahun kita mengeksploitasi sumber daya alam, lingkungan, hutan, dan bumi. Tapi Indonesia nggak juga menjadi negara kaya. Kita mestinya menaruh energi besar untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kita,” kata salah satu Ketua PBNU ini.

Pada intinya #saverajaampat harus tetap kita kawal selalu, jangan sampai pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar berbuat jahat lagi kepada alam Indonesia.

Penulis: Musa Al Kahfi
Editor: Albila Nurfadilah

Baca Juga: Papua Bukan Tanah Kosong: “Save” Raja Ampat!